FAJAR.CO.ID, KENDARI - Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sulawesi Tenggara (Sultra) Brigjen Pol Waris Agono mengungkapkan beberapa kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program vaksinasi di Provinsi Sultra yang menjadi penyebab masih rendahnya persentase vaksinasi di beberapa Kabupaten di Sultra.
Kendala-kendala itu, antara lain jumlah tenaga vaksinator yang masih rendah, kekurangan dokter, masalah hoax, sulitnya transportasi di wilayah Kepulauan, jaringan internet, dan tidak ada jaringan listrik dibeberapa wilayah.
Hal ini diungkapkan, Wakapolda Sultra saat Teleconference dihadapan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Arief Sulistyanto bertepat di Aula Lapangan Sorumba, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konsel, Rabu (15/12).
"Memang beberapa kendala yang kami hadapi, kenapa kami termasuk terlambat, yang pertama, memang Sultra diawal itu tidak menjadi prioritas, karena saat itu prioritasnya Jawa, Bali, Lampung, dan daerah-daerah yang tingkat paparannya tinggi,"ungkapnya.
Lanjutnya, untuk data Covid di Sultra, berdasarkan data, Alhamdulillah paparannya rendah dan sampai sekarang nol, dan untuk Bor 0,11 persen, kasus aktif 37, positif ratenya 0,0 persen. Dan hari ini juga tercatat, kasus sembuh nol, meninggal nol.
"Capaian vaksin Sultra belum mencapai 70 persen, terkendala oleh keterlambatan pengiriman vaksin diawal, kami juga di beberapa Kabupaten itu, jumlah vaksinatornya terbatas, karena kami ada 5 Kabupaten yang tidak ada Polresnya, dan masih bergabung dengan Polres lain, kemudian ada juga 6 wilayah yang merupakan Kepulauan,"bebernya.
Sambungnya, wilayah Kepulauan ini, kami berusaha merekrut vaksinator, tetapi kami terkendala mereka belum mendapatkan sertifikasi, registrasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sehingga tenaga kesehatan yang kami rekrut, tidak bisa kami gunakan, karena nanti berimplikasi pada tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
" Akan tetapi, Alhamdulillah, untuk saat ini kami mendapatkan Bawah Komando Operasi (BKO) dari Mabes Polri, ada 11 dokter dan 11 perawat, sebenarnya kami mengajukan kemarin ada 28 dokter dan 48 perawat, akan tetapi yang datang hanya separuh, tetapi kemarin sudah langsung kami distribusikan ke Kabupaten yang tidak ada Polresnya," kata Wakapolda Sultra.
Lebih lanjut ia mengatakan, karena memang kendala diawal, Kabupaten-Kabupaten yang tidak ada Polresnya ini, kami tidak bisa mengajukan akun pikir, karena akun pikir waktu itu harus mempunyai fasilitas kesehatan, sementara di Kabupaten yang tidak ada Polresnya itu, Polsek-polsek tidak mempunyai fasilitas kesehatan, tapi kemudian kami negosiasikan, dan baru dalam waktu satu bulan setengah ini mereka dapat, ini juga termasuk salah satu hambatan kami.
"Tapi walaupun banyak kendala di Lapangan, kami tetap kerja keras untuk menggenjot proses pencapaian 70 persen,"terangnya.
Lalu Wakapolda Sultra juga menambahkan, kemudian yang lain, memang kami terkendala mobilisasi massa, kami sudah melakukan sosialisasi, edukasi, glorifikasi untuk dapat memobilisasi massa, tapi memang satu setengah tahun, hoax yang sudah tersebar ini, kami tidak mampu melawan hanya dalam waktu 4 bulan.
"Terus kondisi geografis, kami karena daerah kepulauan, sarana angkut untuk menuju ke sentra-sentra vaksinasi ini terhambat, makanya senior kami terdahulu, menyampaikan Sultra itu sulit transportasi, karena memang dibeberapa daerah di Kepulauan ini sangat kecil capaiannya, karena untuk kesana tergantung pada kondisi cuaca, akan tetapi kami tetap usaha dan atasi,"
Jenderal satu bintang ini juga menyampaikan, bahwa kendala yang lain adalah jaringan internet, jadi beberapa Kabupaten di Kepulauan itu, bahkan ada dua Polres yakni Buton Utara dan Konawe Utara itu, kalau melakukan vaksinasi dilakukan pendataannya secara manual, kemudian setelah selesai, malam hari baru dikerjakan oleh tim operator dengan mencari titik yang ada jaringan internetnya, sementara dalam satu Kabupaten itu hanya ada beberapa titik yang bisa digunakan untuk menginput data.
"Demikian juga, jaringan listrik ini sangat penting, karena beberapa Puskesmas di Kepulauan itu kalau tidak ada listrik, mereka tidak dapat mempertahankan rantai dingin, sehingga ini yang sering kali, kami hanya bisa bertahan 4 jam vaksin itu dalam cool box. hingga selesai 4 jam, mau gak mau kita harus segera kembali untuk memasukan vaksin ini ke kulkas kembali, sementara beberapa pulau, hanya bergantung pada genset yang mana hidupnya hanya malam hari," tuturnya.
Lanjutnya, bahwa secara keseluruhan, kami insya Allah akan kejar keterlambatan kami.
"Dan kami juga kemarin sudah disampaikan oleh Asisten Logistik (Aslog) untuk merekrut relawan lebih banyak, dimana akan mendapat bantuan dari Yayasan Tunas Bakti Nusantara, dan hari ini sedang dilakukan seleksi oleh Kabidokkes dan timnya untuk mendapatkan Tim Vaksinator yang kredibel, karena memang terus terang kami kekurangan Dokter, kalau tidak ada dokter, maka tim screening itu kesulitan,"
Demikian juga pengawas quality produk vaksin, kalau tenaga perawat itu bisa kami rekrut, tapi dokter yang menjadi tim screening dan pengawas ini yang memang kami kesulitan untuk merekrut, bahkan ada dibeberapa Kabupaten termasuk Wakatobi, itu dokter tidak ada, di Kabupaten Buton Utara dokter juga tidak ada, Buton Tengah, Buton Selatan ini capaiannya kecil, ini karena merekrut dokter relawan itu tidak ada, sementara Dokter yang berdinas di Puskesmas mereka juga digunakan oleh Dinas Kesehatan sehingga kami tidak bisa memecah lebih banyak gerai.
"Maunya kami, makin banyak gerai yang kami dirikan, sehingga kami bisa makin banyak menjaring masyarakat dan lebih mendekati daripada sasaran, tetapi karena keterbatasan dokter, akhirnya gerainya kami jadikan satu atau beberapa titik, akhirnya masyarakatnya kami angkut mengunakan mobil dinas, jadi ini termasuk keterbatasan kami,"
Diakhir laporannya, Wakapolda Sultra juga meminta sekitar 458.060 dosis, ini untuk mencapai 50 persen dosis II, kalau untuk kebutuhan dosis I, Insya Allah kami cukup
"Tapi mohon ijin, ini bukan keluhan, ini kami tetap semangat, mudah-mudahan sampai dengan akhir Desember, kami bisa mencapai 70 persen, terima kasih, mohon arahannya,"tandasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Arief Sulistyanto setelah mendengar kendala yang disampaikan oleh Wakapolda Sultra mengatakan akan siap membackup pelaksanaan program vaksinasi di Sultra
"Terima kasih atas penyampaiannya, akhirnya kita bisa tahu dan bisa melakukan back up, terus semua kendala-kendala tadi sudah saya catat, dan itu saya akan koordinasikan dengan asisten Kapolri bidang Rotasi dan akan saya laporkan kepada Kapolri untuk kita berikan bantuan, mulai dari tenaga kesehatan, transportasi dan kendala-kendala lainnya, termasuk bagaimana pendinginan terhadap material vaksin itu supaya tidak rusak, akan kami koordinasikan ke Satgas Aman Nusa," ujarnya.
Sambungnya, dan target sampai Desember 2021, insya Allah bisa mencapai 70 persen, dan saya ucapkan terima kasih atas semangatnya, nda salah kalau Pak Waris dijadikan Wakapolda di Sultra, ini bisa mempercepat peningkatan persentase vaksinasi.
"Karena ini penting, disaat negara lain mengalami gelombang ketiga bahkan gelombang ke empat, Indonesia justru diuji dengan penanganan pandemi Covid yang sangat baik,"
"Jadi kita harus mengatasi semua kendala yang ada, saya yakin dengan kerjasama dan koordinasi antar semua komponen yang ada di Sultra, dan Mabes Polri akan memberikan bantuan back up, baik BKO maupun penyuluhan tenaga kesehatan, mudah-mudahan kendala yang dihadapi bisa segera diselesaikan, dan atas upaya yang sudah dilakukan saya ucapkan banyak terima kasih," pungkasnya.
Untuk diketahui, berdasarkan data Baharkam Mabes Polri, total vaksinasi yang sudah tercapai sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 di Sultra, untuk dosis I sebesar 48,56 persen atau 900.722.504 orang, sedangkan dosis II sebesar 27,48 persen atau 550.262 orang.(yus/FNN)
