Kemenkumham Sulsel Lakukan Fasilitasi Naskah Akademik Ranperda Kabupaten Jeneponto

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR–Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan lakukan Fasilitasi Naskah Akademik Ranperda Inovasi Daerah Kabupaten Jeneponto pada Selasa, (14/12). Kegiatan ini diselenggarakan di Kantor Bupati Jeneponto.

Kepala Sub Bidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah (FPPHD) Maemunah mengatakan bahwa Naskah Akademik (NA) yang ada pada setiap Ranperda perlu dikaji dan diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggu guna mencegah tumpang tindih kewenangan.

“Fasilitasi ini gunanya untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik secara vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah adanya tumpang tindih kewenangan,” Kata Maemunah.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Jeneponto Mustakbirin mengatakan bahwa pihaknya berharap kedepan kemenkumham dapat memberikan pendampingan lebih lanjut dalam proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Jeneponto. “Tidak hanya pada Ranperda ini, tetapi juga terhadap Ranperda Lainnya,” Kata Mustakbirin.

Terpisah, Kepala Bidang Hukum Andi Haris mengatakan bahwa pihaknya saat ini telah melakukan fasilitasi Naskah Akademik sebanyak 4 yakni Kabupaten Parepare, Soppeng, Sinjai dan Jeneponto. Selain itu harmonisasi juga telah dilakukan sebanyak 79 Ranperda, konsultasi 9 kali, dan Analisis dan Evaluasi 12 Perda.

Kegiatan dihadiri Perancang Kanwil Kemenkumham Sulsel yakni Baharuddin, Muhammad Fadli, Norma, Haeril Akbar, dan Staf Sub Bidang FPPHD Ikhsan Afrizal.

Secara umum, Sistematika Naskah Akademik ini masih tercatat beberapa tanggapan yakni pada sistematika penyusunan dan secara khusus terdapat 16 tanggapan terhadap subtansi Narkah Akademik Ranperda Ini.

  • Bagikan