KPK Tempuh Kasasi Kasus TPPU Mantan Panitera Pengganti PN Jakarta Pusat

  • Bagikan
ILUSTRASI. KPK (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan kasasi atas kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rohadi. Kasasi itu dilayangkan ke Mahkamah Agung (MA) melalui kepaniteraan khusus Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

“Adapun alasan upaya hukum ini diantaranya terkait dengan adanya barang bukti berupa beberapa aset Terdakwa Rohadi yang tidak dirampas untuk negara sebagaimana permohonan dalam surat tuntutan Tim Jaksa,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (15/12).

Juru bicara KPK bidang penindakan ini tidak bisa menjelaskan rinci terkait seluruh isi memori kasasi. Tetapi mengharapkan, MA bisa mengabulkan langkah kasasi Jaksa KPK.

“KPK berharap, Majelis Hakim pada MA akan mengabulkan permohonan tersebut sebagai upaya maksimal adanya efek jera pelaku korupsi melalui hukuman perampasan aset sebagai bagian aset recovery dari hasil tindak pidana korupsi,” ucap Ali.

Menurutnya, penanganan korupsi sebagai kejahatan extra ordinary tidak hanya soal penegakkan hukum demi rasa keadilan. Namun bagaimana penegakkan hukum itu juga mampu memberi efek jera untuk mencegah perbuatan serupa kembali terulang.

Sebelumnya Rohadi divonis 3,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Rohadi juga diwajibkan untuk membayar denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan. Pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, hukuman Rohadi diperberat menjadi 4 tahun penjara.

  • Bagikan