Sri Mulyani Sebut Penggunaan Jet Pribadi akan Dikenakan Pajak Natura

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan akan mengenakan pajak salah satu fasilitas jet pribadi sebagai kendaraan dinas yang digunakan oleh petinggi perusahaan. Kendaraan dengan nilai fantastis tersebut akan dikenakan pajak natura atau pajak untuk barang bukan uang atau kenikmatan bagi pegawai.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, aturan tersebut tertuang dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terkait penghasilan natura atau kenikmatan yang diterima karyawan tertentu dari tempatnya bekerja. Awalnya kategori ini dikecualikan dari objek pajak.

“Bukan laptop sama uang makan harian, mobil dinasnya privat jet. Jadi yang kayak gitu harusnya pantas-pantasnya itu menjadi objek pajak,” kata Sri Mulyani dalam Sosialisasi UU HPP dilihat virtual, dikutip Rabu (15/12).

Sri Mulyani menegaskan, tidak semua pegawai dan fasilitas kantor akan dijadikan objek pajak. Dalam hal ini, fasilitas kantor yang diterima karyawan biasa seperti laptop, hingga ponsel akan tetap bebas pajak.

Selain itu, yang dikecualikan dari pengenaan pajak adalah penyediaan makan atau minum bagi seluruh pegawai, natura di daerah tertentu, natura karena keharusan pekerjaan seperti alat keselamatan kerja atau seragam, natura yang berasal dari APBN atau APBD, serta natura lain dengan jenis dan batasan tertentu.

“Dikasih uang makan dan laptop harus bayar pajak, Itu salah. Itu pendapatan natura. Itu natura memang masuk objek pajak tapi itu tidak masuk dalam UU,” ucapnya.

  • Bagikan