FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- 23 Peserta lelang jabatan eselon II Pemkot Makassar tak lolos masuk daftar tiga besar.
50 peserta telah diumumkan masuk tiga besar, Rabu, (15/12/2021). Dan akan segera dipilih oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
Lantas mengapa mereka dinyatakan tak bisa masuk dalam tiga besar?
Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Makassar, Prof Aminuddin Ilmar mengatakan, tiga besar ini berdasarkan rekapitulasi nilai dari empat tahapan.
"Ada empat tahapan yang harus dilalui, uji assessment, rekam jejak, penulisan makalah, presentasi dan wawancara," katanya.
Rekapitulasi nilai sesuai dengan petunjuk dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tentang pelayanan seleksi terbuka.
"Dari empat itu sebagai catatan yang paling banyak menentukan adalah di assessment dan rekam jejak. Itu dianggap paling sangat objektif. Sedangkan makalah juga objektif. Tapi itu berdasarkan penilaian pada masing-masing pansel," jelasnya.
Guru Besar Unhas ini menegaskan, untuk penilaian makalah, batas nilainya adalah 70 dan batas atasnya 95.
"Tidak ada juga anggota pansel yang memberikan nilai 100 persen. Semuanya ada 97, 96, 98," ujarnya.
Sementara untuk penilaian assessment kata dia ada beberapa orang yang berhasil mendapatkan nilai sempurna. Disini ada dua kategori, yakni memenuhi syarat dan kurang memenuhi syarat.
"Kalau kita lihat ada yang memperoleh nilai 90 batas atasnya perseorangan. Bahkan pada assessment ada 6-7 orang yang mendapat nilai 100, itu luar biasa. Ada yang memperoleh 90, 80. Bahkan ada di bawah 80. Di bawah 80 itu 72-50 catatan dari assessment diberi catatan tegas kurang memenuhi syarat," jelas Ilmar.
Ilmar mengaku sengaja tidak mengumumkan nilai tiga besar kepada pejabat pembina kepegawaian (ppk) karena itu menurutnya bisa saja menimbulkan spekulasi.
"Karena misalnya nanti pejabat pembina kepegawaian memilih nama yang kedua atau nama tertentu, itu bisa menimbulkan spekulasi. Kenapa memilih yang rendah nilainya," sebutnya.
Di sisi lain, jika ada yang keberatan dengan hasil tiga besar tersebut, para peserta diperbolehkan untuk komplain.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto telah memastikan tak ikut campur dalam penentuan tiga besar.
Kecuali dalam penentuan satu orang yang akan dipilih menjabat di masing-masing 24 jabatan yang lowong.
Meski demikian, ia mengaku masih membutuhkan waktu untuk memilih satu nama untuk masing-masing 24 jabatan yang lowong. Kemudian diserahkan ke KASN.
Pelantikan ditarget tahun ini sehingga pejabat tersebut bisa mulai bekerja di tahun 2022 mendatang.
"Saya ada prosedur nya. misalnya di Dukcapil. Harus menyurat di Dirjen Capil. Yang kedua Inspektorat harus menyurat di provinsi. Yang ketiga DPRD, harus persetujuan pimpinan fraksi. Jadi ada tiga ini. Tapi yang jelas bulan ini selesai," ujarnya. (selfi/fajar)
