Peran Strategis Pejabat Fungsional dalam Pelaksanaan APBN

  • Bagikan

Oleh: Nur HasnahPejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN Mahir

Setiap kementerian/lembaga harus mengelola anggaran yang telah dialokasikan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pengelolaan Keuangan Negara terutama dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus dilakukan secara profesional, akuntabel, transparan, dan penuh kehati-hatian (prudent).Dalam pelaksanaan APBN tersebut setiap menteri/ ketua Lembaga mendelagasikan Sebagian kewenangan Pengguna Anggaran kepada unit instansi yang biasa disebut sebagai satuan kerja (Satker) dengan Kepala Satuan Kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari KPA dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat PerintahMembayar (PPSPM), Pejabat Pengadaan, dan Bendahara selaku Pejabat Pengelola Keuangan.

Sesuai ketentuan yang berlaku, tugas dan kewenangan pengelola Keuangan diantaranya meliputi:

  • PPK berwenang untuk mengambil keputusan/Tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara yang bertugas melakukan penunjukan penyedia barang dan jasa,membuat dokumen perjanjian, rencana pelaksanaan kegiatan/rencana kerja, rancangan kontrak, dokumen hak tagih kepada negara, membuat surat permintaan pembayaran, laporan pelaksanaan /penyelesaian kegiatan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
  • PPSPM berwenang untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran yang bertugas menguji / menolak Surat Perintah Pembayaran, membebankan tagihan, membuat Surat Perintah Membayar dan mengarsipkannya dengan dokumen pembayaran dan membuat laporan atas pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran
  • Bendahara adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada satuan kerja kementerian lembaga yang bertugas melakukan pengecekan dan penolakan lembar pengujian tagihan, membuat kwitansi, bukti setor, bukti potong/pungut, membuat Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, membukukan, membuat laporan pertanggungjawaban bendahara dan laporan saldo rekening.

Sebelum terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 54 Tahun 2018 tentang jabatan fungsional pranata keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara, jabatan pengelola keuangan dijabat oleh pejabat/pegawai struktural yang ditunjuk oleh KPA.

  • Bagikan