Wacana Sanksi Pidana bagi Masyarakat yang Tak Gunakan Aplikasi PeduliLindungi, Ini Reaksi ICJR

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rencana sanksi pidana bagi masyarakat yang tak menggunakan aplikasi PeduliLindungi disesalkan banyak pihak. Salah satunya datang dari Institute for Criminal Justice Reforme (ICJR).

Peneliti ICJR Genoveva Alicia mengingatkan, proposal untuk menggunakan sanksi pidana harus dipikirkan dengan matang, seksama dan proporsional. Dia menyesalkan, pemerintah terus mempromosikan penggunaan ancaman sanksi pidana untuk menjamin kepatuhan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19.

“Penggunaan sanksi pidana untuk penanggulangan Covid-19 telah menunjukkan kesemerawutan dan diskriminatif,” kata Alicia dalam keterangannya, Rabu (22/12).

Dia mengutarakan, Pemerintah pernah menerapkan sanksi pidana bagi pelanggar PPKM berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 16 Tahun 2021. Instruksi ini menyampaikan bahwa pelanggar PPKM dapat dikenai sanksi pidana melalui berbagai macam instrumen hukum di antaranya Pasal 212 sampai dengan Pasal 218 KUHP, pasal pidana dalam UU Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, pasal pidana dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Perda, Perkada, dan ketentuan lain.

Jika diperhatikan lebih lanjut, kata Alicia, masing-masing aturan tersebut memuat ketentuan unsur tindak pidana yang spesifik. Sedangkan dalam penerapannya, tidak sesuai dengan unsur pidana yang dimaksud.

“Bahkan penggunaan Pasal 212, 218 KUHP tentang melanggar perintah petugas tidak tepat digunakan, karena memunculkan kesewenangan,” beber Alicia.

Keberadaan sanksi pidana yang terus dipromosikan justru akan menimbulkan praktik-praktik diskriminasi dan tidak menyelesaikan masalah kepatuhan yang ingin diintervensi oleh Pemerintah.

  • Bagikan