Cak Imin Pastikan RUU TPKS akan Disahkan dalam Rapat Paripurna Usai Masa Reses

  • Bagikan
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau yang dikenal Cak Imin menilai RUU Tindak Pidana Kekesaran Seksual (TPKS) sebagai aturan perundang-undangan strategis yang harus segera disahkan.

Cak Imin dan PKB berkomitmen untuk terus mengawal RUU tersebut. Bahkan dia memastikan RUU TPKS akan disahkan menjadi UU inisiatif DPR RI pertama dalam Rapat Paripurna usai masa reses 17 Desember 2021 hingga 10 Januari 2022.

“Waktu Paripurna kemarin semua terhipnotis dengan pernyataan sahabat Luluk Nur Hamidah. Akhirnya semua ketua Fraksi setuju RUU TPKS harus menjadi keputusan inisiatif DPR pertama dalam Paripurna usai reses ini,” ujar Cak Imin kepada wartawan, Kamis (23/12).

Menurut Cak Imin, korban-korban kekerasan seksual sudah sangat banyak dan masih banyak korban kekerasan seksual yang takut bersuara karena tidak ada payung hukum yang melindungi mereka di negara ini.

Meski demikian, Wakil Ketua DPR RI ini menyatakan sahnya UU TPKS bukan satu-satunya jalan menuntaskan banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia.

“RUU TPKS ini memang prioritas dan stragis untuk segera kita sahkan. Tetapi tidak cukup, karena hari ini RUU TPKS hanya salah satu jalan mengatasi, yang paling parah adalah kita sudah sampai pada darurat kekerasan dan pelecehan seksual,” katanya.

  • Bagikan