Komisi XI Meminta Pemerintah Prioritaskan Aspek Kehalalan Vaksin

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi XI DPR RI merekomendasikan pemerintah untuk memprioritaskan aspek kehalalan vaksin yang akan disuntikan ke masyarakat. Terbitnya rekomendasi halal MUI menjadi tahap lebih lanjut pilihan vaksin yang tadinya hanya distandarisasi berdasarkan Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM.

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengutarakan standar vaksin halal MUI menjawab hambatan perluasan vaksinasi. Fakta di lapangan menunjukkan, masih bayak warga yang enggan divaksin karena ragu atas kehalalan vaksin yang ada.

“Bagi sebagian masyarakat, vaksin ini kan akan mengalir ke seluruh bagian tubuh. Lalu kalau yang dipakai tidak halal, bagaimana?” ujar Saleh kepada wartawan, Kamis (23/12).

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI menambahkan, kondisi kedaruratan untuk menggunakan vaksin tidak halal sudah waktunya untuk dihindari. Namun, peningkatan standar vaksin akan tergantung pada pemerintah.

Rekomendasi prioritas vaksin halal ini, lanjut Saleh, ada kemungkinan dibahas di Komisi IX DPR RI seusai masa reses awal Januari 2022. Merujuk pada ketentuan vaksinasi, sentris pengampu kebijakan dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan.

“Titik tekannya adalah perlindungan konsumen, nanti juga harus melibatkan YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia-RED) di dalamnya,” katanya.

Sebelumnya beredar video pernyataan Ketua PBNU Said Aqil Siroj yang mengajak masyarakat untuk divaksinasi dengan vaksi yang sudah dinyatakan oleh MUI kepada untuk umat Muslim. Dalam video berdurasi kurang dari satu menit tersebut, Said Aqil mengatakan kehalalan vaksin yang saat ini tengah digencarkan dilaksanakan pemerintah sangat penting bagi umat Islam. Sebab, hal itu berkaitan langsung dengan tingkat keimanan umat secara langsung dengan Allah SWT.

  • Bagikan