Beda dengan Surat Edaran, Korkab PKH Bone Tegaskan Tetap Bisa Terima Bansos Walau Belum Vaksin

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, BONE — Pemerintah Kabupaten Bone tengah mengebut melakukan vaksinasi. Berbagai cara dilakukan agar target tercapai 70 persen.

Pemerintah Kabupaten sudah menggerakkan semua elemen pemerintahan. Proses yang dilakukan mulai dari sosialisasi, door to door ke rumah warga, sampai harus buat surat peringatan kepada warga untuk melakukan vaksin.

Namun yang menjadi polemik, utamanya di Kecamatan Tanete Riattang yakni, ada sebagian agen yang melakukan penyaluran ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tanpa harus vaksin. Sementara pemerintah setempat mewajibkan vaksin.

Hal itu pula dibenarkan oleh Koordinator Kabupaten (Korkab) bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Sudasman.

“Kalau dalam juknis penyaluran tidak ada aturan yang mengatur itu. Jadi tidak apa-apa menyalurkan meski belum vaksin,” katanya Minggu (26/12/2021).

Pernyataan yang dilontarkan oleh Koordinator Kabupaten itu sangat bertentangan dengan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengebut vaksinasi agar mencapai target.

Misalnya saja Kelurahan Masumpu. Ada 200 KPM, dan baru 85 yang sudah melakukan Vaksin. Untuk itu, pihak kelurahan melakukan sosialisasi dan edukasi.

Sekcam Tanete Riattang Edy Saputra Syam mengutarakan, yang dilakukan di Kelurahan itu adalah bagian dari strategi pemerintah kelurahan untuk meningkatkan realisasi vaksin menuju Herd imunity.

“Dan saya rasa memang ada kewenangan pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam Perpres 14, sehingga apabila KPM tersebut masuk kategori wajib di vaksin dan tidak mau di vaksin, pemerintah memang dimungkinkan untuk mengambil langkah penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial,” bebernya.

  • Bagikan