Ombudsman RI Minta Kemensos Lakukan Koreksi atas Banyaknya Laporan Warga soal Bansos

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ombudsman Republik Indonesia (ORI) meminta Kementerian Sosial (Kemensos) lakukan tindakan korektif atas banyaknya pelaporan masyarakat terkait bantuan sosial (bansos).

Dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI ini terdapat empat fokus utama pengawasan bansos, yakni ketepatan data sasaran penerima bantuan sosial, pemerataan keberadaan mitra penyalur bansos, mekanisme penyaluran bansos, dan kemudahan akses informasi publik terkait standar pelayanan bansos dan mekanisme pengelolaan pengaduan.

Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais menyebutkan sejak Juni 2020 sampai Oktober 2021, Ombudsman RI telah menerima laporan pengaduan masyarakat sebanyak 275. Sedangkan sebanyak 691 permintaan konsultasi nonlaporan dari masyarakat yang pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.

“Dilatarbelakangi berbagai hal di atas, sebagai bentuk pengawasan pelayanan publik, Ombusman melakukan giat investigasi atas prakarsa sendiri terhadap penyaluran bansos khususnya di masa pandemi Covid-19,” kata Indraza dalam keterangannya, Minggu (26/12).

Terkait ketepatan data sasaran, Indraza mengatakan meski telah dilakukan pemutakhirandata, Ombudsman masih menemukan bahwa data penerima sasaran (DTKS-Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) belum sepenuhnya valid. Sebagai contoh, masih ditemukan penerima manfaat bantuan sosial yang telah meninggal dunia namun masih tercatat, warga yang telah pindah domisili.

Ia menambahkan, berdasarkan informasi yang didapat dari pemerintah daerah, bahwa kendati Pemda telah menyampaikan usulan data terbaru, namun belum ditindaklanjuti pemutakhirannya oleh Kementerian Sosial.

  • Bagikan