Penilaian Negatif Publik soal Penegakan Hukum Meningkat Sejak Munculnya Covid-19

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penilian negatif publik atas kondisi penegakan hukum mengalami kenaikan sejak munculnya Covid-19. Demikian salah satu temuan survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bertajuk ‘Ekonomi-Politik 2021 dan Harapan 2022: Opini Publik Nasional’.

Direktur Riset SMRC, Deni Irvani menyampaikan dalam hasil surveinya, menjelaskan bahwa ada sekitar 42,3 persen warga yang menilai kondisi penegakan hukum baik atau sangat baik. Sementara yang menilai buruk atau sangat buruk sekitar 26,6 persen. Ada 26,7 persen yang menilai sedang saja. Yang tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 4,5 persen.

“Sekalipun persentase warga yang menilai positif lebih besar dari yang negatif, tapi persepsi atas penegakan hukum cenderung memburuk dalam dua tahun terakhir,” kata Deni dalam keterangannya, Minggu (26/12).

Deni menunjukkan bahwa yang menilai kondisi penegakan hukum buruk atau sangat buruk naik dari 15,1 persen pada survei September 2019 menjadi 26,6 persen pada survei Desember 2021.

Namun demikian, lanjut Deni, warga pada umumnya optimistis dengan kondisi penegakan hukum setahun ke depan pada 2022 mendatang. Ada 63 persen warga yang menyatakan kondisi penegakan hukum tahun depan akan baik atau sangat baik.

“Yang menilai akan buruk atau sangat buruk hanya 10,8 persen. Sementara itu, 18,9 persen yang menilai akan sedang saja. Sementara yang tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 7,4 persen,” ucap Deni.

  • Bagikan