Dugaan Korupsi di Dinas PUPR Banjarnegara, KPK Panggil Istri Bupati

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara Tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi yang menjerat Bupati nonaktif Banjarnegara, Budhi Sarwono.

Tim penyidik KPK memanggil istri Budhi, Marwiyah untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dari kasus yang menjerat suaminya tersebut.

Penyidik lembaga antirasuah juga mengagendakan pemeriksaan terhadap tiga pihak swasta, mereka di antaranya Subur Wiyono, Eman Setyawan dan Indra Novento. Pemeriksaan ketiganya dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (28/12).

“Pemeriksaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2018,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (28/12).

Dalam perkaranya, Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono dan orang kepercayaannya yang merupakan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Kedy Afandi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara pada 2017-2018.

KPK menduga, Budhi Sarwono menerima fee 10 persen dalam pengadaan proyek di Pemkab Banjarnegara. Total penerimaan fee tersebut senilai Rp 2,1 miliar.

KPK juga menduga Budhi berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur, diantaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR. Hal ini dengan mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang.

  • Bagikan