Soal Kenaikan UMP, Ketua DPRD DKI Jakarta Minta Anies Baswedan Rasional

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Gubernur Anies Baswedan berpikir rasional dalam mengambil keputusan soal kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022.

Pasalnya, kebijakan Anies menaikkan UMP hingga 5,1 persen atau Rp 225.667 dinilai memberatkan pelaku usaha kecil. Menurut dia, Anies memang memikirkan kesejahteraan buruh namun bersikap sebaliknya terhadap pengusaha kecil.

“Kita harus berikan (kenaikan UMP) yang rasional. Jadi, jangan menyenangkan (buruh) saja, tetapi dampak pemulihan ekonomi sampai di mana?” ucap Pras sapaan Prasetyo Edi, Senin (27/12) sore.

Politikus PDI Perjuangan ini menuturkan keputusan Anies bisa menjadi bumerang bagi Pemprov DKI.

Dia khawatir bila banyak perusahaan yang kolaps akibat tak bisa menutupi biaya operasionalnya lantaran harus menaikkan gaji karyawan. “Akhirnya orang yang mau maju, mendapatkan pemulihan ekonomi, bisa berantakan semua,” kata dia.

Tak hanya itu, dia menganggap kebijakan Anies berdampak dan diikuti oleh daerah lain. Sebab, Jakarta sebagai Ibu Kota negara kerap dijadikan barometer oleh daerah-daerah lain.

“Jakarta sebagai barometer, kalau Jakarta mengatakan x, maka daerah akan mengikuti. Jangan kita sebagai barometer, Ibu Kota negara malah menjadi beban,” tanda Pras.

Diketahui, keputusan Anies menaikkan UMP sebesar 5,1 persen atau Rp 225.667 menjadi Rp 4,6 juta belakangan memang menjadi sorotan. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu disebut-sebut melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Dalam aturan itu, UMP DKI 2022 seharusnya hanya naik 0,85 persen atau Rp 37.749.

  • Bagikan