KPK dan TNI AL Jalin Kerja Sama, Puspomal Digunakan Rutan Tindak Pidana Korupsi

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) sepakat menjalin kerja sama. Kemitraan itu demi memperkuat upaya pemberantasan korupsi.

Kerja sama tersebut dalam bentuk pemanfaatan sarana dan prasarana milik Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal). Nantinya Puspomal dipergunakan sebagai rumah tahanan (rutan) tindak pidana korupsi.

”Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari komunikasi KPK dengan KSAL sebelumnya terkait kontribusi TNI AL dalam upaya pemberantasan korupsi,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangannya, Rabu (29/12).

Menurut Firli, pemanfaatan rutan akan ditindaklanjuti agar dapat dikukuhkan terlebih dahulu oleh Kementerian Hukum dan HAM sebelum difungsikan sebagai rumah tahanan bagi para tersangka yang perkaranya ditangani KPK. Kerja sama pemanfaatan rutan milik Markas Komando Puspomal itu sebagai langkah awal dan berharap kerja sama ke depan dapat dikembangkan terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi, khususnya terkait implementasi peradilan koneksitas.

”KPK mempunyai kewenangan untuk koordinasikan penanganan perkara terhadap pihak yang tunduk terhadap peradilan militer dalam bentuk peradilan koneksitas,” tegas Firli.

Bagi KPK, kerja sama itu penting untuk memenuhi kebutuhan KPK menempatkan tahanan dalam lingkup pengawasan KPK sepenuhnya. Sebab, keterbatasan kapasitas rutan KPK, saat ini harus menitipkan tahanan di beberapa rutan di Polres atau Polsek.

Pemanfaatan sarana dan prasarana milik TNI AL itu merupakan salah satu bentuk kontribusi TNI AL dalam pemberantasan korupsi. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Danpuspomal) Mayjen TNI (Mar) Lukman menyampaikan, kerja sama itu dapat memberikan manfaat bagi kedua pihak.

  • Bagikan