FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Beredar dokumen bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan anggota DPR yang menjadi anggota Panitia Khusus (Pansus) Ibu Kota Negara (IKN) berangkat ke Kazakhstan untuk melakukan studi banding. Saat dikonfirmasi, seorang anggota dewan yang namanya tidak ingin disebutkan membenarkan adanya kegiatan tersebut.
“Jadi, belajar studi banding ke negara-negara yang pernah memindahkan ibu kota, ke Kazakhstan salah satunya,” ujar anggota dewan yang namanya tidak ingin disebutkan, Senin (3/1).
Sementara terpisah, Anggota Pansus IKN DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rano Alfatih mengatakan dirinya tidak berangkat ke Kazakhstan. “Wah saya enggak berangkat mas,” katanya.
Rano juga mengungkapkan dirinya tidak mengetahui apakah kunjungan Pansus IKN ke Kazakhstan jadi atau tidak. “Kebetulan ada di DPR, saya belum cek apakah agenda itu jadi atau enggak,” katanya.
Berdasarkan informasi yang didapat awak media, agenda kunjungan ke Kazakhstan berlangsung dari tanggal 2-5 Januari 2022.
Juga beredar daftar nama anggota yang berangkat, antara lain, Zulfikar Arse Sadikin (Golkar), G. Budisatrio Djiwandono (Gerindra), Syarief Abdulah Alkadrie (Nasdem), H Yanuar Prihatin (PKB), Moh Rano Alfatih (PKB), Hinca Panjaitan (Demokrat), Sartono (Demokrat), Hamid Noor Yasin (PKS) dan Andi Yuliani Paris (PAN).
Sebelumnya, Deputi Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan, pemerintah telah membentuk master plan terkait pemindahan ibu kota negara (IKN). Salah satu targetnya adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat pindah ke ibu kota negara baru pada semester I 2024.
Pemerintah diketahui menargetkan dimulainya pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara pada semester I 2024.
Pada 16 Desember 2021, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah meminta masyarakat dan pejabat negara tak bepergian keluar negeri setelah kasus Covid-19 varian Omicron terdeteksi di Indonesia. Jokowi ingin semua pihak waspada terhadap penyebaran varian baru tersebut.
“Saya minta seluruh warga dan pejabat negara untuk menahan diri tidak bepergian keluar negeri, paling tidak sampai situasi reda,” kata Jokowi. (jpg/fajar)
