Polri di Bawah Kementerian, Mahfud MD Sebut Wacana Publik yang Sudah Lama

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tak mau banyak berkomentar terkait ucapan Gubernur Lemhanas yang meminta Polri di bawah Kementerian. Dia menilai hal seperti itu menjadi ranah legislatif.

“Saya tak punya tanggapan, silakan saja, itu areanya di bidang legislatif,” kata Mahfud saat dihubungi, Senin (3/1).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan, usulan tersebut bukan kali ini saja muncul. Namun, sampai sekarang tidak pernah ada upaya realisasi.

“Itu wacana publik yang sudah lama, sudah lebih dari 20 tahun. Di Pemerintah sendiri belum pernah ada pembicaraan tentang itu,” jelas Mahfud.

Sebelumnya, Gubernur Lemhanas Agus Widjojo dalam pernyataan akhir tahun 2021 mengusulkan agar Kementrian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional dibentuk. Nantinya lanjut Agus, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di bawah kementrian tersebut.

“Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban perlu ada penegakan hukum, itu Polri. Seyogianya diletakkan di bawah salah satu kementerian, dan Polri seperti TNI, sebuah lembaga operasional. Operasional harus dirumuskan di tingkat menteri oleh lembaga bersifat politis, dari situ perumusan kebijakan dibuat, pertahanan oleh TNI, dan keamanan ketertiban oleh Polri,” papar Agus. (jpg/fajar)

  • Bagikan