Pelarangan Ekspor Batu Bara Jangan Sekadar Gertak Sambal Kemudian Loyo

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah memutuskan untuk menyetop ekspor batu bara pada 1–31 Januari 2022 guna menjamin ketersediaan komoditas tersebut untuk pembangkit listrik dalam negeri.

Pelarangan ekspor sementara tersebut berlaku untuk perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IUPK tahap kegiatan operasi produksi, dan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, serta PKP2B.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai kebijakan pemerintah melarang ekspor batu bara selama satu bulan hendaknya disertai dengan penegakan aturan domestic market obligation (DMO).

Pemerintah juga harus memperketat pelaksanaan aturan DMO agar ketentuan pelarangan ekspor batu bara ini tidak sekedar gertak sambal bagi pengusaha yang membandel.

“Kebijakan ini sudah sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dimana komoditas energi, seperti batu bara, tidak dianggap sebagai komoditas ekonomi yang diperdagangkan untuk meningkatkan devisa negara, namun lebih pada komoditas untuk menunjang pembangunan nasional dengan berbagai multiplier effect-nya. Karena itu pemerintah harus konsisten, tegas dan adil. Jangan hanya gertak sambal dan loyo dalam aspek pengawasan di lapangan,” ujar Mulyanto dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Senin (3/1/2022), terkait kebijakan pemerintah melarang ekspor batu bara mulai 1 hingga 31 Januari 2022.

Ditambahkan Mulyanto, untuk menjaga kewibawaan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan ini, maka perlu juga diberikan sanksi yang tegas dan jelas bagi perusahaan yang melanggar.

  • Bagikan