Pemerintah Perluas Digitalisasi Pelayanan Publik termasuk Penggunaan Tanda Tangan Elektronik

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah terus memperluas digitalisasi pelayanan publik. Diantaranya adalah penggunaan tanda tangan elektronik (TTE). Diantara instansi yang sudah banyak memanfaatkan TTE adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Salah satu layanan di Kemendagri yang banyak menggunakan TTE adalah Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof Zudan Fakhrulloh mengatakan dari 24 jenis output dokumen mereka, sebanyak 22 jenis output yang sudah menggunakan TTE.

“Dua output yang belum TTE adalah KTP elektronik dan KIA (kartu identitas anak),” kata Zudan saat dihubungi Selasa (4/1).

Dia menjelaskan di dalam KTP elektronik dan KIA, yang membubuhkan tanda tangan adalah masyarakat bersangkutan. Sehingga belum bisa dibuat dalam bentuk TTE.

Sementara itu layanan yang sudah menggunakan TTE di Ditjen Dukcapil Kemendagri diantaranya adalah akte kelahiran. Zudan menjelaskan dengan menggunakan TTE, dokumen kependudukan seperti akta kelahiran bisa dikirim dengan mudah dalam bentuk file PDF.

Dokumen ini dikirim melalui aplikasi WhatsApp (WA), surat elektronik (email), dan sejenisnya langsung ke ponsel pemohon. Pemanfaatan TTE yang semakin luas itu, tidak hanya di instansi pemerintah.

Tetapi juga diterapkan di lingkungan perguruan tinggi. Salah satu kampus yang memperkenalkan pemanfaatan TTE untuk dokumen-dokumen kedinasan dan akademik adalah Universitas Terbuka (UT).

Mengawali 2022 Rektor Ojat Darojat memperkenalkan aplikasi PANUTAN singkatan dari Portal Aplikasi Naskah Dinas UT dan Administrasi Perkantoran. Dalam kesempatan itu, Ojat menekankan bahwa transaksi digital merupakan budaya kerja yang utama.

  • Bagikan