Pemberlakuan PTM 100 Persen, Hidayat Nur Wahid: Pemerintah Jangan Sembrono!

  • Bagikan
Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendesak Pemerintah tidak sembrono, bertanggung jawab dan berhati-hati soal penerapan kebijakan Pembelajaran Tatap Muka 100 Persen.

Pasalnya, kebijakan itu diterapkan justru di tengah meningkatnya jumlah kasus Omicron di tingkat global maupun di Indonesia.

Apalagi dengan belajar dari beberapa negara, seperti Korea Selatan yang sempat memberlakukan PTM 100 Persen tetapi dicabut dan sekolah ditutup lagi, karena menjadi cluster baru penyebaran covid-19.

Hidayat menegaskan, dalam kondisi pandemi seperti ini, kaidah yang selalu disampaikan oleh Presiden Jokowi adalah, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.

Karena itu mestinya demikian juga untuk keselamatan anak didik. Harus menjadi prioritas tertinggi saat menetapkan kebijakan pembelajaran.

“Kewajiban Negara adalah menyelenggarakan pendidikan nasional (pasal 31 UUD NRI 1945). Tetapi sesuai Pembukaan UUD NRI 1945, Negara juga berkewajiban melindungi seluruh rakyat Indonesia. Termasuk anak-anak Indonesia. Jangan sampai mereka menjadi korban karena kesembronoan atau ego birokrat semata,” ujar Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (6/1/2022).

Hidayat menilai, kondisi ketika kebijakan PTM 100 Persen dikeluarkan melalui SKB 4 Menteri yakni pada 21 Desember 2021, telah berubah signifikan di awal tahun 2022. Pada 21 Desember 2021 misalnya, penularan Omicron di Indonesia hanya berjumlah 5 kasus.

Namun per 3 Januari 2002, saat PTM 100% diberlakukan, jumlah tersebut bukan menurun, malah naik menjadi 162 kasus, itu artinya meningkat lebih dari 3000%.

  • Bagikan