Disebut masyarakat tidak mau bergeser lantaran lahan sudah dikuasai dari zaman kakek neneknya.
“Sesudah jadi bandara ini mereka ngaku-ngaku HGU nya ini. Dulu-dulu nggak pernah diperdebatkan dijaman kakek saya. Semenjak ada bandara ininya seperti ini,” ucap Parningotan Marbun.
Ia mengaku sangat menyayangkan kericuhan yang terjadi pada Selasa pagi. Disebut dalam kejadian itu tiga anak-anak juga menjadi korban.
“Anak-anak masih SMP dan 13 tahun jadi korban. Karena masyarakat saya dipijak ya saya juga nggak terima,” katanya.
“Ini kita mau ngadu ke Komnas Perlindungan Anak juga ini supaya tahu Bapak Aris Merdeka Sirait. Ya saya nggak tahu kenapa bisa sampai gitunya kali, ya mungkin emosi TNI nya,” kata Parningotan Marbun.
Ia mengaku tidak melihat langsung peristiwa kericuhan karena saat itu ia sedang mengikuti rapat di Polresta Deliserdang. Saat itu dirinya langsung mendapat telepon terus dari masyarakat.
Setelah dirinya datang, pihak Puskopad TNI AD pun sudah tidak ada lagi di lokasi.
“Kalau sudah diginiin masyarakat saya, yang jelas perlu hukum bertindak karena sudah melampaui pemerintah desa mereka bertindak,” jelasnya.
“Sudah dari dulunya dikuasi masyarakat tanah itu. Ada 160-an orang juga itu masyarakat yang punya selama ini,” kata Parningotan.
Disebut masyarakat tidak bersedia meninggalkan lokasi karena 98 persen adalah bekerja sebagai petani. Hanya dua persen saja masyarakatnya yang bekerja sebagai nelayan.
Ia menyebut sebelum pihak TNI AD bertindak sudah seharusnya berkoordinasi dulu dengan Pemerintah Desa.
