Izin PKP2B Generasi Ketiga, Gubernur Kalimantan Tengah Rekomendasikan untuk Tidak Diperpanjang

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, KALTENG — Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran merekomendasikan untuk tidak memperpanjang dua dari tujuh izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) generasi ketiga yang ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia pada 1998.

”Untuk memenuhi prinsip keadilan bagi daerah, kami meminta pemerintah pusat mengevaluasi perizinan tersebut. Di antaranya tidak memperpanjang dua PKP2B yang berstatus eksplorasi dan akan berakhir pada 2022,” kata Sugianto seperti dilansir dari Antara di Palangka Raya, Jumat (7/1).

Saat ini, kata dia, di wilayah Kalteng ada tujuh perusahaan pemegang izin PKP2B yang diteken sejak 23 tahun lalu tersebut. Selain PT Pari Coal dan PT Ratah Coal, juga ada PT Kalteng Coal, PT Maruwai Coal, PT Sumber Barito Coal, PT Juloi Coal, dan PT Lahai Coal.

Ketujuh perusahaan tersebut bernaung di bawah Grup Perusahaan BHP Biliton dan Adaro Metcoal Company (AMC). Dengan luas total lahan 221.109 hektare.

Selain itu, lanjut gubernur, menciutkan wilayah PKP2B yang berstatus konstruksi atau operasi produksi dan memberikan prioritas untuk mendapatkan IUPK pada area penciutan tersebut kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sehingga, ada kesempatan bagi daerah meningkatkan pendapatan daerah.

”Tindakan tegas ini sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang mencabut izin 2.078 perusahaan tambang mineral dan batu bara tidak produktif dan tidak aktif membuat rencana kerja,” ungkap Sugianto.

  • Bagikan