Dicky menyarankan agar vaksin Moderna diberikan kepada mereka yang berisiko tinggi. Tidak hanya dari sisi lansia atau memiliki penyakit bawaan, tapi juga yang berisiko dalam pekerjaan seperti pekerja publik. Dia minta agar mereka yang berisiko tinggi harus selesai menerima vaksin booster pada pertengahan Februari.
Pandangan berbeda disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane. Menurut dia, pemberian vaksin booster Covid-19 tidak mendesak dilakukan. Terlebih, masih banyak warga yang belum mendapat vaksin Covid-19 dosis lengkap.
Alasan untuk menghadapi varian Omicron pun tak menjadikan booster itu harus tergesa-gesa dilaksanakan. Sebab, dua kali vaksinasi pun terbukti mampu menekan keparahan. Karena itu, yang perlu dikejar adalah cakupan vaksinasi dosis lengkap. ”Tidak ada urgensinya (booster, Red),” tegasnya.
Pemerintah sendiri dinilai gagal dalam mencapai target vaksinasi Covid-19 pada akhir tahun lalu. Pasalnya, cakupan vaksinasi Covid-19 baru 43 persen. Jauh dari gembar-gembor target 70 persen. Selain itu, euforia capaian lima besar negara dengan cakupan vaksinasi terbesar di dunia pun sejatinya bukan hal yang istimewa.
Melihat kondisi itu, Masdalina merekomendasikan agar pemberian vaksin booster ditunda hingga akses vaksin dosis lengkap diberikan secara merata. Namun, bila pemerintah tetap memaksakan, vaksin booster harus diberikan secara gratis. Apalagi jika vaksin tersebut merupakan hibah dari Covax-Facility. ”Itu melanggar etika kalau harus berbayar,” sambungnya.
