Gara-gara Batu Bara, Politisi Gerindra Desak Komisaris PLN Diganti

  • Bagikan
Anggota Komisi VII Fraksi gerindra DPR RI Kardaya Warnika (foto: dok DPR)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — DPR menilai kekurangan stok batu bara PLN merupakan kejadian luar biasa dan menjadi tanggung jawab bersama perusahaan termasuk direksi hingga komisaris.

Bahkan hingga muncul aturan larangan ekspor batu bara pada 1-31 Januari 2022, untuk memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri.

Menteri BUMN Erick Thohir belum lama ini memecat Direktur Energi Primer PT PLN Persero.

Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Wanika menilai, sejatinya tidak hanya direksi PLN saja yang diganti, namun juga komisaris PLN.

“Jika kemudian Menteri BUMN mengganti salah satu direksi atau merombak susunan Direksi PLN itu agak baik. Tapi menurut saya pimpinan tertingginya juga harus diberi punishment, termasuk komisarisnya harus diganti. Karena komisaris itu kan pengawas, atau mengawasi. Jika hal itu terjadi, artinya komisaris tidak menjalankan tugas pengawasannya dengan baik. Dan kejadian itu menjadi tanggung jawab bersama, direksi dan komisaris,” ujar Kardaya dilansir dari situs resmi DPR RI, Selasa (11/1/2022).

Ia mengatakan, kalau Menteri BUMN hanya memberhentikan direktur, maka prinsip tanggung renteng itu tidak jalan. Prinsip pengawasan tidak jalan.

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini menjelaskan, selama ini PLN dan pemerintah selalu mengatakan kelebihan pasokan (surplus) batu bara, bukan kekurangan stok.

Tapi nyatanya, sejak pekan lalu muncul berita bahwa stok batu bara PLN mengkhawatirkan. Dengan kemungkinan akan terjadi blackout atau pemadaman, apakah pemadaman sebagian atau seluruhnya.

  • Bagikan