Pengamat Ekonomi dan Energi Nilai Larangan Ekspor Batu Bara Harus Dilanjutkan

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pengamat ekonomi dan energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai larangan ekspor batu bara harus dilanjutkan meski menuai protes pengusaha dan dunia internasional.

“Kalau larangan ekspor batu bara tidak diberlakukan menyebabkan PLN menaikkan tarif listrik, akan semakin memberatkan beban rakyat,” ujar Fahmi Radhi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Fahmy menjelaskan kebijakan larangan ekspor batu bara tersebut dipicu oleh tidak dipenuhinya kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) yang mewajibkan pengusaha untuk memasok batu bara ke PLN sebesar 25 persen dari total produksi per tahun dengan harga USD 70 per metrik ton.

“Saya prihatin karena batu bara seharusnya bisa memakmurkan rakyat justru kondisi sebaliknya malah memberatkan rakyat,” kata dia.

Per 1-31 Januari 2022, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan telah membekukan izin ekspor 490 perusahaan batu bara dari total 619 perusahaan batu bara di Indonesia karena mereka tidak memenuhi Pasalnya, sebanyak 418 perusahaan batu bara tidak pernah menjalankan komitmen DMO terhitung sejak Januari hingga Oktober 2021.

Mereka terus mengeruk batu bara yang digali dari tambang-tambang di Indonesia, lalu menjualnya ke luar negeri dan tidak pernah memenuhi ketentuan DMO. Menurut dia, meskipun ada denda bagi pengusaha batu bara yang tidak memenuhi ketentuan DMO, namun dendanya sangat kecil. “Pada saat harga batu bara membumbung, pengusaha memilih membayar denda untuk lebih mendahulukan ekspor seluruh produksi batu bara ketimbang memasok kebutuhan batu bara PLN sesuai ketentuan DMO,” ujarnya.

  • Bagikan