Gaungkan Ingin Tunda Pemilu Hingga 2027, Jokowi Diminta Ambil Tindakan Tegas ke Menteri Investasi

  • Bagikan
Jokowi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Dewan Pertimbangan Perkumpulan Indonesia (PIM) M Surya Wijaya meminta Presiden Jokowi mengambil tindakan tegas kepada Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Bahlil Lahaladia.

Hal Itu terkait dengan idenya ingin menunda Pemilu 2024 sampai ke 2027.

Menurut Surya Wijaya ide tersebut sangat berbahaya bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

“Presiden Jokowi harus mengambil tindakan tegas kepada pejabat yang dimaksud tersebut,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (12/1/2021).

Surya Wijaya menilai, ide Bahlil Lahaladia itu sangat egosi yang bisa berpotensi menimbulkan kontroversisial di tengah masyarakat.

“Ini ide egosi. Pertama, ini hanya mengakomodasi kepentingan kelompok pengusaha tertentu saja, alih-alih dunia usaha secara keseluruhan,” ucapnya.

Faktanya, penyelenggaraan pemilu selalu menjadi stimulus ekonomi bagi banyak pelaku usaha dan juga mendorong aliran uang dari atas ke bawah dalam berbagai bentuk.

Dengan kata lain, pemilu adalah momentum yang memaksa pemulihan ekonomi disertai oleh penguatan faktor redistributif.

Tanpa pemilu, sambung Surya, pemulihan ekonomi akan hanya memperkuat pemusatan kapital pada lingkaran pengusaha yang memiliki akses kuat pada kekuasaan.

“Secara keseluruhan, politik dan bisnis di Indonesia menunjukkan tren yang semakin de-coupling. Berkat rutinitas pilkada,” ungkapnya.

“Indonesia sudah terbiasa dengan penyelenggaraan pemilu. Pemilu bukan lagi peristiwa keramat dan atau berbahaya. Jadi tak usah didramatisasi,” sambungnya.

  • Bagikan