Kasus Ferdinand Hutahaean, Kejagung Lakukan Pemantauan Penyidikan

  • Bagikan
Ferdinand Hutahaean. Foto: JPNN

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (Bareskrim Polri) terkait penetan tersangka terhadap Ferdinand Hutahaean. Mantan politikus Partai Demokrat itu disangkakan menyebarkan informasi bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang berpotensi menyebabkan keonaran di media sosial.

“Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) diterbitkan oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Nomor B/01/I/RES.2.5./ 2022/ Dittipidsiber tanggal 6 Januari 2022 dan diterima oleh Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum pada Senin 10 Januari 2022,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Rabu (12/1).

Setelah SPDP itu dikirimkan ke Kejaksaan, Jampidum Kejagung telah menerbitkan surat perintah penunjukkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mengikuti perkembangan penyidikan (P-16). Diduga, Ferdinand Hutahaean telah memposting cuitan dari akun Twitter milik pribadinya yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu bagi kelompok masyarakat tertentu yang bernuansa SARA.

“Adapun isi cuitan yang telah diposting oleh Tersangka yaitu ‘Kasihan sekali Allahmu ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya, Dia lah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela‘,” beber Leonard.

Sebelumnya, Ferdinand Hutahaean resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan akibat dugaan kasus penistaan agama. Penetapan tersangka dilakukan usai Polri memeriksa 17 saksi dan 21 saksi ahli.

  • Bagikan