Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Wakil Ketua DPD Ajak Menghargai Konstitusi dan Kedaulatan Rakyat

  • Bagikan
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin (posisi depan sebelah kanan). Foto: Humas DPD RI

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin merespons wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang diusulkan oleh Menteri Investasi dan Penamaan Modal Bahlil Lahadalia.

Menurut Sultan, semua warga negara berhak untuk menyatakan pendapat dan pandangannya terkait kebijakan apa pun yang dinilainya sangat dibutuhkan. Dia yakin para pengusaha yang mendorong perpanjangan masa jabatan presiden tentu memiliki kajiannya sendiri.

“Namun, yang harus dipahami adalah bahwa kita hidup di negara yang memiliki konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mencerminkan prinsip kekuasaan tertinggi, yakni kedaulatan rakyat. Mari kita hargai konstitusi dan kedaulatan rakyat,” tegas Sultan melalui pesan singkat pada Selasa (12/1).Menurut Sultan, apa yang disampaikan oleh Menteri Bahlil atas nama pengusaha, tidak sepenuhnya salah.

Dalam situasi yang belum sepenuhnya pulih ini, kata Sultan, kita perlu mempertimbangkan kembali agenda strategis seperti pemilu untuk dilangsungkan pada 2024.

Namun, tentu masukan para pelaku usaha ini akan mempengaruhi banyak hal yang substansial dalam pemerintahan. “Para pelaku usaha tentu bertanggung jawab untuk memberikan masukan kepada pemerintah, mereka memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional, tetapi rasanya sangat berlebihan jika motifnya hanya karena alasan ekonomi. Janganlah kita berbisnis dengan negara secara terlalu dalam,” kata mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.

Dalam sejarahnya, kata Sultan, bangsa ini pernah menyaksikan betapa kekuasaan rezim orde lama dan orde baru harus tumbang akibat dorongan politik memperpanjang masa jabatan yang justru menjebak kekuasaan seorang presiden. Saya percaya Bapak Presiden Joko widodo tidak ingin mencoreng legacy-nya yang sempurna dengan candu kekuasaan ini.

  • Bagikan