Pansus RUU IKN Sebut Pemindahan Ibu Kota Negara pada 2024 Terlalu Dini

  • Bagikan
Ilustrasi gagasan desain Nagara Rimba Nusa pemenang terbaik pertama Sayembara Gagasan Desain Kawasan Ibu Kota Baru Negara atau IKN oleh Kementerian PUPR. (Aji Cakti/Antara)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Hamid Noor Yasin memandang pemindahan IKN yang ditargetkan dilakukan pada semester I 2024 dalam draft RUU IKN, terlalu dini.

”Belum lagi status pandemi yang belum usai setelah ditetapkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2021 oleh Presiden Jokowi, kondisi keuangan negara belum memungkinkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan IKN,” kata Hamid seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Kamis (13/1).

Hamid mengatakan, status pandemi belum usai sehingga kondisi keuangan negara belum memungkinkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan IKN yang diperkirakan membutuhkan sekitar Rp 90 triliun melalui APBN. Dibutuhkan waktu setidaknya empat tahun sejak 2019 untuk membangun berbagai fasilitas dasar IKN. Seperti sumber daya air, jalan, jembatan, dan permukiman yang layak.

”Hingga 2022 belum ada legalitas untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Pembangunan fasilitas sangat dibutuhkan agar IKN memenuhi persyaratan layak huni,” ujar Hamid.

Secara umum menurut dia, terdapat prasyarat agar suatu kota memenuhi kriteria layak huni. Seperti tersedianya kebutuhan dasar perumahan yang layak, air bersih, jaringan listrik, sanitasi, ketercukupan pangan, dan lainnya.

Selain itu lanjut dia, tersedianya fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti transportasi umum, taman, dan fasilitas kesehatan, serta aspek keamanan dan keselamatan. Sekaligus adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

  • Bagikan