PKS Sebut Hukuman Mati Pemerkosa Santriwati Sudah Sesuai Konstitusi

  • Bagikan
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid. (ist)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendukung sikap tegas jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman mati terhadap Herry Wirawan terdakwa pemerkosa 12 santriwati.

Hidayat juga mengkritik pihak-pihak yang menolaknya, dan mengingatkan kepada mereka agar konsisten dengan pelaksanaan prinsip konstitusi bahwa Indonesia adalah Negara Hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

Sehingga dalam praktek hukum juga hanya merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

“Ini adakah bukti keseriusan dan komitmen untuk memberantas kekerasan dan kejahatan seksual. Apalagi ketika anak-anak yang menjadi korbannya. Sanksi hukuman mati itu diakui dalam sistem hukum di Indonesia, melalui UU Perlindungan Anak, yang dikuatkan Presiden Jokowi dengan Perppu yang menjadi UU No. 17/2016 tentang Perubahan Kedua UU Perlindungan Anak. Apalagi berdasarkan prinsip hukum dan HAM di Indonesia, ada Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemberlakuan hak asasi manusia di Indonesia harus tunduk pada pembatasan yang dibuat oleh undang-undang, seperti UU Perlindungan Anak,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (14/1/2022).

HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid menyatakan, meski UUD NRI 1945 memberikan jaminan terhadap hak hidup sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28I, tetapi pelaksanaan hak hidup itu dibatasi oleh Pasal 28J ayat (2) tersebut.

  • Bagikan