“Biasanya kan nama ibu kota itu punya keinginan untuk mewakili suatu kolektif masyarakat, seperti peralihan dari nama Batavia menjadi Jakarta juga gitu kan, kembali pada suatu yang nasional dan harapan-harapan baru,” terangnya.
“Pertanyaan publik itu saja, masuk akal untuk mengatakan bahwa suatu yang besar ini kenapa jadi tumpang tindih menjadi hal yang spesifik,” pungkas Andi.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengaku Presiden Jokowi sudah memberi nama ‘Nusantara’ bagi ibu kota negara baru tersebut. “Saya baru mendapatkan konfirmasi langsung dari Bapak Presiden pada Jumat, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini namanya Nusantara,” ujarnya, Senin (17/1).
Ia menuturkan, sebenarnya nama IKN tersebut akan dikirimkan berbarengan dengan Surat Presiden (Surpres) tentang Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) pada 29 September 2021 lalu. Namun mendadak nama ibu kota baru itu batal untuk diserahkan ke DPR berbarengan dengan Surpres.
Suharso berharap nama Nusantara sebagai ibu kota negara baru tersebut bisa menggambarkan ke-Nusantara-an Indonesia. Dia mengklaim semua pihak setuju dengan nama yang diputuskan oleh Presiden Jokowi ini. (jpc)
