Terungkap, Korupsi yang Dibongkar Mahfud MD Terjadi di Era Menhan Ryamizard

  • Bagikan
Menko Polhukam Mahfud MD.

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Kasus proyek satelit komunikasi pertahanan di Kementerian Pertahanan pada 2015-2016, makin terbuka. Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan pemerintah pada 2021 menerima tagihan dari Navayo berdasarkan putusan Arbitrase Singapura sebesar USD 21 juta.

Tagihan tersebut berasal dari proyek satelit komunikasi pertahanan di Kementerian Pertahanan pada 2015-2016, era Menhan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu.

Dengan adanya tagihan yang akan merugikan negara tersebut, pemerintah pun melakukan investigasi melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Mahfud membeberkan BPKP menemukan adanya barang dari Navayo yang sebagian besar diduga selundupan.

“Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPKP, barang yang diterima dari Navayo sebagian besar diduga selundupan, karena tidak ditemukan dokumen pemberitahuan impor barang di Bea Cukai,” beber Mahfud dalam akun YouTube Kemenko Polhukam, Senin (17/01/2022).

Tidak hanya itu, Mahfud juga menjelaskan barang yang dilengkapi dalam dokumen tersebut hanya memiliki nilai Rp 1,9 miliar atau USD 132.000.

Sebab itu, Mahfud pun meminta agar seluruh pihak menunggu proses hukum yang berlangsung terkait proyek satelit komunikasi pertahanan di Kementerian Pertahanan. “Saya minta agar semua pihak menunggu proses hukum yang sedang berlangsung,” harapnya.

Sebelumnya, diketahui Pihak kejaksaan menemukan adanya dugaan pelanggaran hukum yaitu proyek satelit komunikasi pertahanan. Proyek tersebut kata Mahfud terjadi pada 2015 yang berpotensi membuat negara rugi sekitar Rp 800 miliar.

  • Bagikan