DPR: Pembangunan Megaproyek IKN Jangan Memberatkan APBN

  • Bagikan
Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — DPR RI akhirnya mensahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara menjadi Undang-undang. Dengan adanya payung hukum ini, maka pembangunan IKN di Kalimantan Timur segera dimulai.

Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Hamka B Kady meminta pembangunan IKN dilakukan secara cermat dan terbuka ke publik, utamanya prihal pendanaan pembangunan megaproyek tersebut.

Apalagi pembiayaannya akan menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hamka yang juga Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR mewanti-wanti sejak dini bahwa pembangunan IKN jangan sampai membebani APBN.

“Pembangunan IKN jangan terlalu memberatkan APBN. Jikapun menggunakan APBN, saya Banggar DPR berharap seminimal mungkin memberatkan APBN kita,” tuturnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/1/2022).

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan, pemerintah akan memastikan agar pendanaan pembangunan IKN ini tidak mengganggu penanganan COVID-19 dan program pemulihan ekonomi.

Sebaliknya, pendanaan pembangunan IKN dirancang agar dapat mendorong terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Menurut Menkeu, penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi masih akan tetap menjadi fokus utama pemerintah saat ini. Namun, dalam hal pelaksanaan pembangunan ibu kota negara baru terutama pada momentum awal pembangunannya bisa dikategorikan sebagai proses untuk sekaligus pemulihan ekonomi.

Hamka kemudian mempertanyakan, dalam UU sudah jelas bahwa sumber pembiayaan IKN berasal dari APBN serta kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

  • Bagikan