Semua daerah kabupaten/kota sentra pertanian pangan pun mengeluh persoalan pengurangan dana subsidi pupuk akibat refocusing untuk pemberian jaminan pengamanan sosial (JPS).
“Bagaimana cara berpikirnya pemerintah ini bikin bingung, rakyat sedang kesusahan, malah berkeinginan menghamburkan anggaran yang tidak jelas dari mananya untuk memindahkan ibukota negara," kritik Akmal lebih lanjut.
Legislator daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Selatan II ini menyarankan, agar pemerintah menyelesaikan dahulu kewajiban membayar utang kepada Bulog sebesar Rp4,5 triliun dan membayar kepada Pupuk Indonesia sebesar Rp13,8 triliun.
Semua utang ini akibat penugasan pemerintah kepada lembaga-lembaga ini untuk beras bansos di Bulog dan untuk pupuk subsidi di Pupuk Indonesia.
“Sebelum mikir pindah ibu kota negara, pemerintah mestinya dapat menyelesaikan persoalan mendasar untuk memperkuat kestabilan pangan nasional, baik dari sisi pengendalian stok dan harga pada Bulog, maupun memperkuat salah satu rantai produksi pangan dengan menstabilkan kesehatan lembaga produsen Pupuk Indonesia. Selesaikan dahulu kewajiban utang-utang pemerintah, baru kalau sudah selesai bisa berpikir selanjutnya untuk pindah ibu kota negara," tutup Akmal. (dra/fajar)
