FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Jubir muda PAN Dimas Prakoso Akbar menganggap pernyataan Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono tentang kemacetan Jakarta kurang akurat.
"Mbok dibaca dulu yang teliti sebelum komentar, kalaupun ingin berkomentar cek juga substansinya apalagi levelnya anggota dewan yang mulia, jangan cuma asal bunyi," kata Dimas kepada Fajar.co.id, Sabtu (29/1/2022).
Lingkup pernyataan Gubernur Anies Baswedan yang pindah ke Ibukota Negara (IKN) baru adalah sektor pemerintahan sedangkan sektor pemerintahan hanya menyumbang 7 persen dari angka kemacetan Jakarta.
"Jadi substansi Pak Gubernur bukan membahas kemacetan DKI Jakarta secara keseluruhan tetapi hanya di lingkup sektor pemerintahan yang akan pindah ke IKN Kalimantan. Namun komentar Mas Gembong ngga nyambung," sebutnya.
Dimas menjelaskan harusnya Gembong yang duduk di DPRD DKI Jakarta tahu program dan kebijakan pemprov DKI yang sudah berjalan dalam mengatasi kemacetan.
"Banyak program yang bisa kita saksikan dengan mata telanjang. Ada banyak kebijakan yang berpihak kepada pejalan kaki seperti integrasi transportasi publik, revitalisasi trotoar dan JPO, pemberlakuan ganjil genap, dan lain - lain," jelasnya.
Anak buah Zulkifli Hasan itu mengungkapkan macet adalah persoalan persepsi. Sehingga persepsi masyarakat itulah yang coba diubah oleh Pemprov DKI yakni dari kebiasaan menggunakan transportasi pribadi bergeser menjadi transportasi umum.
"Menjadi tidak bijak ketika kita mengeluhkan kemacetan tetapi kita menggunakan kendaraan pribadi yang notabene menyumbang bagi kemacetan itu sendiri. Mungkin mas Gembong juga seperti itu sehari-hari," ungkapnya.
