"Pemihakan dari daerah Timur ini belum cukup sukses sehingga ini salah satu upaya bagaimana lakukan transformasi ekonomi, mengurangi kesenjangan
wilayah. Pemerataan dengan benar-benar bangun pusat pertumbuhan baru yang nyata," katanya.
Terdapat sejumlah kajian dan pilihan lokasi mulai dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur serta beberapa wilayah lainnya. Dengan beberapa kajian dan tentu juga konsultasi publik, maka dipilihlah Kalimantan Timur sebagai wilayah IKN.
Menyinggung pemilikhan lokasi, menurut Roudo, ini karena sektor logistik yang sudah sangat siap di Provinsi ini. "Kami sangat terbiasa di sana dan kota pemerintahannya bukan di kota terbesar di sana. Logistik di Balikpapan dan kota pemerintahan di Samarinda. Dengan IKN baru di PPU dan Kukar (Kutai Kartanegara) tidak menjadi masalah karena dukungan logistik sudah sangat baik," ucapnya.
Sementara dari sisi kehidupan biotanya, salah satunya ada endemik tertentu sehingga kehidupan bisa bertahan jauh di Kalimantan Timur. Selain itu, masyarakat di Kaltim sudah terbiasa dengan akulturasi budaya dan penerimaan penduduk luar di mana di sana juga didominasi suku Jawa.
"Dari sisi sosial, infrastruktur, ekonomi dan sebagainya. Kami mempertimbangkan dengan pemikiran yang matang dan diputuskan oleh bapak Presiden Jokowi, Ini saatnya pindah ibukota, dengan berbagai harapan yang tujuan bukan 2 tahun selesai RPJMN tetapi visi tahun 2045," tuturnya.
Menurut Roudo, saat ini Indonesia tengah memiliki kekuatan bonus demografi sehingga banyak penduduk produktif. Oleh karena itu, apabila tidak mendorong hal tersebut dan hanya dikonsentrasikan di wilayah Sumatera dan Jawa serta tidak didorong transformasi ekonomi dan bonus demografi digunakan maka tidak akan terwujud. Jadi menurut Roudo, keputusan tepat saat ini untuk pindah ibukota di Kaltim. Pihaknya mengakui banyak tantangan dan masukan ke sana.
