FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) disoroti terkait RDKK penyaluran pupuk bersubsidi.
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta Kementan membenahi data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk penyaluran pupuk bersubsidi.
Pasalnya, kata Sudin, data RDKK merupakan pondasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
Menurutnya, tidak sinkronnya data RDKK dengan kebutuhan di lapangan, semakin membuka kesempatan penyelewengan pupuk bersubsidi di Indonesia.
“Bagaimana bisa terjadi mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan?," jelas Sudin pada saat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan jajaran Eselon I Kementan, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (2/2/2022).
Belum lagi, bebernya, adanya temuan Ombudsman. "Terjadi manipulasi RDKK. Ditemukan ada 360 ribu warga yang meninggal dunia, terungkap ada ketidaksesuaian data NIK di beberapa provinsi,” ungkap Sudin.
Politisi PDI-Perjuangan itu juga menekankan Kementan agar tidak main-main mengelola dana Rp70 miliar untuk kegiatan pengumpulan (collect) data RDKK. Baginya, dana tersebut harus digunakan sepenuhnya untuk pembenahan data RDKK. Di sisi lain, ia pun menemukan permasalahan koordinasi internal Kementan yang tidak sinkron.
Menurutnya, permasalahan dana RDKK yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan dan koordinasi internal Kementan yang tidak sinkron ini akan sangat mempengaruhi kualitas RDKK ke depannya. “Kami melihat Kementan koordinasi internal saja tidak sinkron. Dari RDKK saja sudah bermasalah. Bagaimana ini?” tanya Sudin. (dpr/eds)
