FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menanggapi soal penolakan Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan untuk menghentikan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen di Jakarta.
Dia menilai, jika penolakan itu benar terjadi, artinya pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap keselamatan rakyatnya.
"Bila benar, maka ini keputusan tak bertanggungjawab," ucap HNW dikutip dari akun Twitter @hnurwahid, Jakarta, Jumat (4/2/2022).
Padahal, kata HNW, DKI dilaporkan sebagai salah satu penyumbang tertinggi penyebaran Covid-19.
"Dan Pemkot-pemkot di sekitar Jakarta sudah tidak lagi PTM 100 persen," ungkapnya.
Lebih lanjut, politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga membandingkan dengan kebijakan Kemendikbudristek yang mengizinkan PTM 100 persen dihentikan sementara.
Menurutnya, kebijakan Kemendikbudristek tersebut merupakan keputusan bertanggung jawab. Sebab, keselamatan rakyat termasuk anak-anak merupakan hukum tertinggi.
"Kemendikbudristek izinkan Jakarta (@aniesbaswedan) hentikan PTM 100 persen. Ini keputusan bertanggungjawab. Apalagi Covid-19 makin menyebar, Jakarta disebut sebagai termasuk yang paling banyak korbannya. Dan kaedahnya masih; keselamatan warga (anak-anak) hukum tertinggi," pungkasnya.
Sebagai informasi, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan telah memberikan jawaban terkait permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menghentikan sementara pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen.
