FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Selama ini, aktifitas para Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selalu mengundang reaksi publik. Mulai dari anggota, bahkan sampai ke pucuk pimpinan tertinggi lembaga legislatif tersebut.
Dihimpun Fajar.co.id, dari 575 anggota DPR, ada beberapa dari mereka yang kerap membuat pernyataan kontroversi.
Bahkan ada pula yang sukses membuat publik tertawa. Kita mulai dari pucuk tertinggi di lembaga wakil rakyat dulu.
- Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Belum lama ini, Puan menyinggung salah satu gubernur yang tidak menyambut dirinya saat melakukan kunjungan kerja ke daerah.
Padahal, gubernur itu juga berasal dari partai yang sama dengan dirinya, yakni Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP).
Peneliti Utama Indonesia Political Opinion (IPO) Catur Nugroho, mengatakan, sebagai Ketua DPR, Puan Maharani seharusnya menyapa masyarakat dengan baik sebagaimana layaknya pengurus partai.
Namun, dia menganggap ucapan Puan Maharani bukan layaknya Ketua DPR, melainkan seorang presiden.
“Alih-alih menyapa masyarakat sebagai konstituen Partai, beliau (Puan) malah minta disambut pejabat di daerah, seolah dia Presiden,” jelasnya.
Tidak hanya itu. Pada 5 Oktober 2020 lalu, Puan Maharani terlihat mematikan mikrofon saat salah seorang anggota DPR RI, Irwan, dari Fraksi Partai Demokrat berbicara.
Kejadian bermula saat Irwan menyampaikan pandangannya terhadap RUU Cipta Kerja ini.
“Undang-undang ini berpotensi memperparah kerusakan lingkungan dan menghilangkan kewenangan-kewenangan kami di daerah, menghilangkan hak-hak rakyat kecil,” kata Irwan.
Belakangan diketahui, alasan Puan mematikan mic itu karena dirinya punya otoritas untuk mengatur anggotanya, agar rapat berjalan dengan baik dan benar. Sehingga semua berkesempatan menggunakan hak bicaranya.
- Arteria Dahlan
Masih dari partai yang sama dengan Puan. Juga ada Arteria Dahlan yang tak kalah menarik perhatian publik karena pernyataannya yang kontroversi.
Saat rapat, Arteria pernah meminta kepada Kejagung untuk memecat salah satu Kejati yang memakai bahasa Sunda. Menurutnya, pemakaian bahasa itu secara formal dianggap tak pantas.
Buntut dari omongannya itu, Arteria pun dilaporkan oleh Majelis Adat Sunda ke Polda Jawa Barat lalu diambil alih oleh Mabes Polri, atas kasus dugaan ujaran kebencian.
Arteria telah meminta maaf. Seiring berjalannya waktu, polisi tak bisa memproses Arteria karena sebagai anggota dewan, Arteria punya hak imunitas seperti diatur dalam Pasal 224 UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR RI, DPD dan DPRD (MD3).
Hak imunitas adalah hak anggota lembaga perwakilan rakyat dan para menteri untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal di dalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut di muka pengadilan.
Ada lagi nih soal Arteria Dahlan. Lima mobil mewah miliknya terciduk kamera memakai pelat dinas khusus polisi. Publik pun heran, kok bisa seorang anggota DPR bebas pakai pelat dinas anggota Polri, padahal dirinya bukan anggota Polri.
Terpisah, Polri pun mengakui telah memberikan pelat dinas khusus polisi kepada anggota DPR fraksi PDIP Arteria Dahlan. Pelat dinas Polri diberikan untuk membantu kinerjanya sebagai seorang pejabat.
“Kan diberikan tadi itu kan, kecuali dia buat sendiri. Diberikan kepada yang bersangkutan,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan.
Menurutnya, kepolisian tidak menindak hukum penggunaan pelat dinas Polri tersebut karena telah terkonfirmasi merupakan milik Arteria Dahlan. Pelat dinas diberikan untuk pemberian pengawalan.
“Ya untuk membantu. Jadi begini, kan seorang pejabat ya. Tentunya diberikan nomor tersebut tentunya untuk kegiatan pengamanan, pengawalan kepada yang bersangkutan,” jelas Ramadhan.
- Hilliary Brigitta Lasut
Anggota DPR RI, Hillary Brigitta Lasut, turut sumbangsih membuat citranya di legislatif disorot publik.
Sekitar akhir 2021 lalu, dia memohon secara tertulis kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Dudung Abdurrachman, untuk diberikan pengawalan oleh anggotanya.
Tujuannya baik. Yaitu Hillary mengaku selalu mengawal kasus-kasus besar yang terjadi di Sulawesi Utara (Sulut), dan sama sekali tak ada konflik kepentingan.
Karena permohonannya itu banyak dikecam, legislator fraksi partai Nasdem itu pun menarik permohonannya itu.
- Dedi Mulyadi
Dedi juga sempat membuat publik kaget. Di kanal Youtubenya, Dedi yang tengah memungut sampah berserakan di salah satu pasar di Purwakarta, Jawa Barat.
Saat asyik pungut sampah, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yang juga dikenal sebagai Youtuber ini tiba-tiba didatangi oleh seorang pria yang mengaku mahasiswa mengkritik Dedi.
Adalah Yudha Dawami Abdas. Menurut Yudha, memungut sampah bukanlah tugas Dedi Mulyadi. Tapi tugas dinas Kebersihan setempat.
Namun saat Yudha diajak oleh Dedi untuk turut memungut sampah daripada berdebat, Yudha justru kabur dan mengaku ingin melakukan diskusi dengan rekannya.
Yudha pun meminta maaf. Kendati, hubungan antara Yudha dan Dedi tetap terjaga baik sejak awal pertemuannya itu di pasar tersebut. (Ishak/fajar)
