Wempy menjelaskan, kepercayaan kepada Indonesia memegang Presidensi G20 2022 bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mendorong sektor perdagangan, industri dan investasi melalui berbagai forum pertemuan yang akandigelar.
G20 merupakan pasar yang besar karena menguasai 85 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia, 80 persen investasi global, dan 75 persen perdagangan global. Wempi Saputra mengatakan, transformasi digital terutama soal sistem pembayaran, dimana pada pada forum ini, Indonesia akan mengenalkan suatu sistem pembayaran dalam era digital yang akan dapat di gunakan di negara-negara anggotaG20.
"Ini terkait dengan cross border payment, transaksi perdagangan antar negara, dan bagaimana kita mengenalkan digital currencydari mata uang bank
sentral," ujar Wempi. Ditambahkan Wempi, hal tersebut penting untuk diangkat sebab transformasi digital yang terjadi saat ini cukup pesat di samping adanya pandemi covid19.
Rangkaian Presidensi G20 dilaksanakan di Jakarta pada 15-18 Februari 2022. Pertemuan pertama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral anggota G20 di bawah presidensi Indonesia ini menjadi tantangan tersendiri karena digelar ketika Indonesia dan dunia sedang berjuang habis-habisan, menghadapi serangan Omicron, varietas Covid-19 yang lebih cepat menyebar dibanding varian lainnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, negara-negara di dunia sedang menghadapi ancaman. Risiko yang dimaksud adalah mulai dari tekanan inflasi, kebijakan normalisasi suku bunga oleh bank sentral, pertumbuhan ekonomi yang tak merata hingga potensi krisis di negara-negara berkembang. Keberadaan Indonesia sebagai presidensi G20 akan menjadi wasit dan mencatat semua masukan atau usulan dari negara-negara tersebut.(msn/fajar)
