Kamhar juga mengakui sebelumnya ada tuduhan terhadap kader Partai Demokrat yang menjabat sebagai Bupati Purworejo atas insiden Desa Wadas ini.
Namun, kata dia, persoalan atau gejolak di Desa Wadas ini bersumber dari penerbitan SK Nomor 590/20 Tahun 2021 yang diteken Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
SK pembaruan tersebut menjadi masalah lantaran Desa Wadas tetap dicantumkan sebagai lokasi penambangan quarry (batu andesit) untuk material pembangunan Bendungan Bener. Padahal warga Desa Wadas sudah tegas menolak. (rmol/pojoksatu/fajar)
