Debat Panas dengan Stafsus Menkeu Terkait JHT, Said Didu Beri Pertanyaan Menohok Soal Likuiditas SUN

  • Bagikan
Yustinus Prastowo dan Said Didu

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu berdebat panas dengan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo.

Hal ini berawal ketika Said Didu menyoroti dana Jaminan Hari Tua (JHT) melalui unggahan akun twitternya, Kamis, (17/2/2022).

Dia menyoroti ihwal investasi dana JHT pada tahun 2021 capai Rp372,5 Triliun. Sebagian besar dana tersebut ditempatkan surat utang negara (SUN) untuk membiayai APBN.

“Nah makin jelas. Sepertinya inilah penyebab kenapa dana JHT 'dilarang' diambil oleh pemiliknya. Ternyata sdh terikat,” tulis Said.

Said menegaskan, tidak ada yang salah dalam investasi tersebut. Hanya saja, dia mempertanyakan aturan melarang mengamati JHT pekerja sebelum usia 56 tahun.

“Kalau tdk ada ancaman likuiditas SUN kalau pekerja bebas ambil uangnya, logikanya tidak perlu ada aturan bhw pekerja menahan uangnya smp umur 56 thn,” ujarnya.

Sementara itu, Prastowo membalas unggahan Said Didu, dia mengatakan, informasi yang dibagikan oleh Said hanya menjelaskan komposisi portofolio dana kelolaan.

“Bagaimana bisa langsung Anda artikan demikian? SUN jadi pilihan utama tentu karena pertimbangan investasi seperti risiko dan tingkat pengembalian. Dana milik rakyat tidak dapat dikelola sembarangan,” ujar Prastowo.

Balasan Prastowo itupun kembali mendapat sanggahan dari Said Didu. Said Didu memberikan dua pertanyaan menohok.

"Tidak ada yg salah dalam investasi tsb, yg jadi masalah : 1) knp ada aturan melarang mengambil JHT pekerja sblm usia 56 thn ? 2) kalau tdk ada ancaman likuiditas SUN kalau pekerja bebas ambil uangnya, logikanya tidak perlu ada aturan bhw pekerja menahan uangnya smp umur 56 thn," balas Said Didu.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan