Dengan persentase itu, katanya, maka angka kemiskinan di Jateng berpotensi bertambah.
Kondisi itu bakal berimbas terhadap APBD, terutama alokasi anggaran pengentasan kemiskinan.
Berikutnya, Yudi menolak aturan itu karena dana JHT merupakan hak pekerja. Oleh karena iti, sudah semestinya aturan dibuat dengan mendengarkan masukan dari buruh.
"Ini uangnya pekerja, jangan ditahan. Kalau buat kebijakan hendaknya melibatkan pekerja agar lebih komprehensif," ucap Yudi Indras. (jpnn/fajar)
