“Banyak teman yang menyesalkan mengapa Mendag tidak hadir pada rapat gabungan krusial ini. Mendag mestinya paham bahwa koordinasi strategis lintas kementerian ini penting untuk memastikan pengendalian harga bahan pokok bisa lebih optimal,” ujar Mufti.
“Karena faktanya kebijakan pengendalian harga migor ini karut-marut. Padahal pengendalian harga migor ini perintah Presiden, tetapi Mendag tidak bisa mengamankan sehingga rakyat yang dirugikan,” imbuhnya.
Mufti menambahkan seringnya terjadi polemik antarkementerian lantaran data yang tidak sama.
Kemendag sebagai pengatur kebijakan antara produsen kepada konsumen semestinya rajin berkoordinasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Pertanian.
“Misalnya nih soal CPO, hulunya di Kementerian Pertanian. Lalu beberapa waktu lalu soal telur. Belum lagi bawang, cabai, dan sebagainya. Kalau minim koordinasi, raker gabungan untuk mengurai semuanya tidak dihadiri, ya repot. Jalan sendiri ternyata gagal juga kan pengendalian migor,” kata Mufti. (zak/fajar)
