Jokowi Perintahkan Aturan JHT Direvisi, PAN: Menaker Harus Taati Presiden

  • Bagikan
Jubir Muda PAN, DImas Prakoso Akbar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Juru bicara muda Partai Amanat Nasional (PAN) Dimas Prakoso Akbar mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang meminta Permenaker tentang JHT usia 56 tahun direvisi.

Sikap Presiden Jokowi disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno usai Menaker Ida Fauziyah bersama Menko Airlangga Hartarto dipanggil langsung oleh Presiden Jokowi.

Dimas menggarisbawahi dua hal dari sikap Presiden Jokowi yaitu beliau memperhatikan aspirasi publik khususnya kaum buruh dan menganulir seluruh pernyataan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah yang selama ini bersikeras mempertahankan Permenaker tentang pencairan JHT usia 56 tahun.

Dimas menyarankan Menaker Ida Fauziyah segera merevisi aturan tersebut sesuai arahan bapak presiden.

"Revisi tentunya harus mengembalikan keadaan seperti semula jangan lagi mencari celah. Meskipun sudah ada Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) namun JKP hanya mengatur tentang pekerja yang terkena PHK tidak mengatur jika pekerja mengundurkan diri," kata Dimas kepada Fajar.co.id, Selasa (22/2/2022).

Bagaimana dengan pekerja yang mengundurkan diri dan beralih menjadi wirausaha di usia produktif ?
"Tentu negara tidak boleh melarang hak warga negara dengan menahan uang JHT sampai harus menunggu usia 56 tahun," jelas Dimas.

Dimas juga mengingatkan pihak-pihak yang mempersempit persoalan JHT menjadi seputar soal kecocokan nama. Misalnya Jaminan Hari Tua lantas baru bisa dirasakan manfaatnya di hari tua. Urusan JHT lebih dari sekedar soal kecocokan nama.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan