"Aturan bukan hanya milik partai politik, tetapi semua komponen bangsa. Ada komponen nonpartai dan non-negara yang juga harus diperhatikan," sambungnya.
Andi Arif mengatakan, Presiden Jokowi harus klarifikasi isu perpanjang masa jabatan. Sebab, isu itu dikemukakan oleh Partai Politik pendukung penerintah
"Partai Demokrat meminta Pak Jokowi menjelaskan secara utuh apa maksudnya mau memperpanjang kekuasaan ini, apa maksudnya mau mengubah aturan. Mohon jelaskan secara gamblang kepada masyarakat," urainya.
"Partai Demokrat meminta dan menunggu penjelasan itu. Bukan penjelasan para ketua partai koalisi," imbuhnya.
Dia mengatakan bahwa sikap Partai Demokrat sendiri sudah jelas menolak perpanjangan itu.
"Demokrat memiliki sikap akal sehat soal demokrasi, bahkan menjadi pioner demokrasi selama kepemimpinan Pak SBY," pungkasnya. (fin/fajar)
