Partai Gelora Indonesia Ajukan Uji Materi Pemilu Serentak ke Mahkamah Konstitusi

  • Bagikan
Ilustrasi gedung Mahkamah Konstitusi (Dok. JawaPos.com)

Partai Gelora Indonesia Ajukan Uji Materi Pemilu Serentak ke Mahkamah Konstitusi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mengajukan uji materi (judial review) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun pasal yang diuji materi adalah pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1)

Gugatan tersebut, diajukan pada Kamis (24/2/2024) petang dengan Nomor: 27/PUU/PAN.MK/AP3/02/2022, dan telah tercatat dalam situs resmi Mahkamah Kontitusi.

Uji materi diajukan oleh Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta bersama Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah dan Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik.

Ketua Bidang Hukum dan HAM DPN Partai Gelora Indonesia, Amin Fahrudin menyampaikan, Partai Gelora berharap agar Pemilu 2024 tidak digelar serentak. Karena ada preseden buruk pada pemilu 2019, adanya kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara KPPS.

Selain itu, ia menilai, hasil Pemilu serentak yang diselenggarakan pada 2019 lalu menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan demokrasi.

“Ancaman tersebut kita rasakan belakangan ini, di mana mekanisme check and balance tidak berjalan dengan baik. Kekuasaan Presiden sebagai eksekutif begitu kuat mencengkeram DPR sebagai lembaga legislatif,” kata Amin Fahrudin dalam keteranganya, Jumat (25/2).

Menurutnya, itu juga terjadi dalam pengesahan UU Cipta Kerja pada November 2020 lalu, yang telah mengubah begitu banyak aspek dunia usaha, ketenagakerjaan, pendidikan dan sebagainya. Secara formil UU Cipta Kerja telah dinyatakan konstitusional bersyarat oleh MK, arena menyalahi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3), sehingga berujung pada revisi.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan