FAJAR.CO.ID, POSO-- Pembangkit listrik dari Energi Baru Terbarukan (EBT) di Sulawesi terus meningkat. Ada tambahan 605 MW.
Ada dua Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat, 25 Februari.
Yakni PLTA Poso dengan kapasitas 515 MW. Ini merupakan pembangkit EBT terbesar di Kawasan Timur Indonesian (KTI). Juga ada PLTA Malea di Tana Toraja dengan kapasitas 90 MW.
Dua PLTA tersebut meningkatkan kapasitas terpasang pembangkit EBT di sistem kelistrikan Sulawesi mencapai 1,05 Giga Watt (GW) atau mencapai 33 persen dari bauran energi Sulawesi. Angka itu sudah jauh di atas target nasional 23 persen.
Pembangkit EBT di Sulawesi didominasi oleh PLTA sebesar 778,16 MW. Selain itu, ada PLTS dengan total kapasitas terpasang 27,62 MW, PLTB dengan kapasitas terpasang 130 MW dan PLTP dengan kapasitas 114,80 MW.
Jokowi mengapresiasi dua PLTA milik Jusuf Kalla (JK) tersebut. Ia menegaskan, dua PLTA tersebut merupakan bagian dari komitmen global untuk menggeser penggunaan energi fosil ke energi hijau.
"Saat ini, global mendesak untuk menggeser pemakaian energi fosil utamanya batu bara untuk masuk ke energi hijau," kata Jokowi didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
Sementara Pendiri Kalla Group, Jusuf Kalla, membeberkan proses pembangunan PLTA milik Kalla Group tersebut.
JK mengatakan, inisiasi dari pembangunan PLTA Poso usai perdamaian Poso diwujudkan. Dilandasi semangat untuk mensejahterakan masyarakat setempat.
Dia mengemukakan, sumber listrik PLTU memang investasinya lebih murah, tapi operasionalnya mahal. Kalau PLTA sebaliknya, investasinya mahal dua kali lipat tapi operasionalnya murah.
"Sumber air kita melimpah kenapa tidak bisa gunakan," kata JK saat memberi sambutan.
JK menceritakan, banyak kendala saat melakukan proses pembangunan. Dia mengungkapkan, banyaknya teknologi yang digunakan
membuat pihaknya harus mengutus beberapa orang untuk belajar ke luar negeri selama setahun.
Tak hanya itu, JK juga sempat mendapatkan keraguan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan perbankan nasional. Sehingga dirinya, harus membiayai sendiri pembangunan PLTA tersebut. Bahkan uang belanja istri juga digunakan.
"Awalnya kami biayai sendiri, bahkan uang belanja istri saya pun keluar. Nanti di pembangunan 50 persen PLN baru percaya, perbankan nasional pun sudah mulai percaya," ungkapnya.
Jamin Balik Modal dalam 10 Tahun
Guna mendukung pembangunan PLTA dan pembangkit listrik dari EBT lainnya, Pemerintah masih terus memoles Peraturan Presiden (Perpres) tentang harga jual listrik EBT kepada PLN. Nantinya beleid itu diharapkan akan jadi senjata utama dalam meningkatkan investasi pembangkit listrik EBT.
Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengatakan salah satu daya tarik yang disiapkan pemerintah kepada para investor adalah adanya jaminan pengembalian modal pembangunan pembangkit yang digunakan dalam membangun pembangkit EBT dalam jangka waktu 10 tahun.
“Dalam Perpres tersebut, kami memasang semacam tarif, kami akan jamin investor akan mendapatkan pengembalian yang baik dalam 10 tahun,” kata Arifin dalam Mandiri Invesment Forum, Rabu (9/2/2022).
Selain itu pemerintah juga akan memberikan insentif kepada pengembang pembangkit listrik EBT itu. Kemudian akan ada juga aturan pelaksanaan kewajiban EBT untuk mekanisme sertifikasi.
Pemerintah juga akan menetapkan tarif renewable energi yang lebih transparan dan adil dengan pengembalian yang adil kepada badan usaha.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, Indonesia memiliki potensi sumber daya energi terbarukan sebesar 587 Giga Watt lebih untuk dipasang sampai tahun 2060 sesuai dengan target netral karbon. Pemerintah sudah menegaskan tidak akan ada lagi pembangunan PLTU baru.
“Jadi mulai tahun 2030 tidak ada lagi rencana pemasangan pembangkit listrik batu bara,” ungkap Menteri Arifin.
Untuk mencapai pengembangan pembangkit sebesar 587 GW, Indonesia membutuhkan investasi yang sangat besar, atau dalam catatan Menteri Arifin mencapai US$1,177 triliun atau sekitar Rp 16.831.100 triliun (asumsi kurs Rp 14.300 per US$) hingga 2060 atau setara US$29 miliar per tahun atau sekitar Rp415 triliun per tahun.
“Kami berharap dapat menarik investor untuk datang bergabung dengan proyek di Indonesia. Berdasarkan target kita cukup ambisius untuk diimplementasikan, tapi bagaimanapun kita harus melakukannya,” ujar Arifin.(mirsan/fajar)
