Padahal kata dia, kantor dinas lingkup pemerintah kota Makassar sendiri masih sangat memprihatinkan.
Rektor Universitas Patria Artha (UPA) Makassar ini khawatir pemberian dana hibah itu dapat mempengaruhi independensi Kejari.
“Diharapkan setelah berfungsi kantor kejarinya tetap bisa independen dalam menyikapi dugaan korupsi di pemkot Makassar yang diduga masih banyak kasus-kasus yang belum diungkap,” ujarnya.
Di sisi lain kata Bastian, jika ditelisik lebih lanjut lagi, salah satu fungsi APBD adalah fungsi distribusi yang merupakan kebijakan APBD harus memperhatikan keadilan dan kepatutan serta fungsi stabilitas guna menjaga keseimbangan fundamental perekonomian di daerahnya.
Diketahui, berdasarkan laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Makassar, ada dua paket dana hibah untuk Kejari.
Pertama, belanja hibah barang kepada pemerintah pusat pekerjaan interior Kantor Kejaksaan Negeri Makassar dengan nilai pagu Rp 1.806.000.000,00 dan nilai HPS Rp. 1.575.051.504,05.
Kedua, paket belanja hibah barang kepada pemerintah pusat pengadaan meubelair Kantor Kejaksaan Negeri Makassar dengan nilai pagu Rp5.301.900.000,00 dan nilai HPS Rp4.629.988.539,29. (selfi/fajar)
