FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Wacana penundaan pemilu yang berujung perpanjangan masa jabatan presiden dinilai perlu disikapi Presiden Jokowi.
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan, ketidak tegasan pernyataan Presiden Jokowi dalam merespon wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menimbulkan kekecewaan atau tidak sesuai harapan dari banyak pihak.
Dia juga menegaskan, wacana ini agar segera tutup buku dan tak lagi menjadi bola liar yang menghabiskan banyak energi anak bangsa.
"Pernyataan yang disampaikan sangat normatif dan seperti yang dikhawatirkan elemen civil society bahwa pernyataan tersebut tak tegas untuk mengakhiri ikhtiar dari elemen kekuasaan," bebernya, Senin (7/3/2022).
Menurut Kamhar, dalam wacana itu ada pihak-pihak yang berkepentingan melanggengkan kekuasaan untuk melakukan akrobatik konstitusi melalui amandemen yang tak bersesuaian dengan aspirasi mayoritas rakyat sebagaimana terpotret pada hasil survei maupun pembicaraan-pembicaraan di ruang publik.
"Pembiaran atas wacana ini yang selalu direpresentasikan oleh orang-orang dekat kekuasaan atas nama demokrasi yang terbaca sebagai kedok hanya akan semakin menguatkan kecurigaan bahwa ini by design, terencana dan sistematis oleh penguasa," tegasnya.
"Presiden Jokowi mestinya merespons tegas dan mengambil sikap yang tegas pula," bebernya.
Kamhar Lakumani, mengatakan, sebagai pemimpin yang lahir dari rahim reformasi mulai dari menjadi Walikota, Gubernur hingga menjadi Presiden sangat tak elok jika kemudian sejarah mencatatnya sebagai Malin Kundang Reformasi yang telah melahirkannya. (eds)
